

Tahukah Kamu?
LHKPN adalah instrumen penting untuk memantau kekayaan pejabat, namun efektivitasnya terbatas tanpa sanksi yang tegas bagi yang melaporkan data tidak benar.
#1. Soal: Bagaimana peran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mendorong urgensi RUU Perampasan Aset? ? Peran KPK dalam Perampasan Aset
Kunci Jawaban: B
Pembahasan: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memperkuat urgensi ini dengan mengungkapkan ketidakjujuran ASN dalam melaporkan kekayaannya melalui Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN).
Temuan KPK ini menunjukkan banyak pejabat yang tidak transparan dalam melaporkan kekayaannya, sehingga memerlukan mekanisme hukum yang lebih tegas untuk mengungkap aset tersembunyi.

Sumber referensi: Pusmendik